• JL. JOGJOGAN NO. 73 RT. 002 RW. 003
  • 02518250445
  • desajogjogan20029@gmail.com
INFO
  • Visi Desa Jogjogan Visi merupakan tujuan pembangunan yang direncanakan dan akan dicapai dengan seluruh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan potensi desa yang ada. Dalam rangka merealisasikan pembangunan Desa Jogjogan telah dibuat rumusan yang tertuang dalam Visi dan Misi yang diadaptasikan dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kebersamaan dan kekompakan yang tinggi untuk bergotong royong sebagai jiwa masyarakat Desa Jogjogan telah tersusun Visi sebagai berikut : “Desa Jogjogan Menuju Terwujudnya Kesejahteraan Warga Masyarakat Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa dan Beraklakul Karimah”. Visi tersebut diatas adalah ungkapan realistis dengan potensi yang ada di Desa Jogjogan, diantaranya: 1. Desa Jogjogan adalah Desa Santri / Desa pendidikan yang didukung dengan berdirinya 8 buah pondok pesantren, 2 buah Madrasah Ibtidaiyah, 2 buah Madrasah Tsanawiyah, 2 buah SD Negeri, 1 buah SD Islam Terpadu, 1 buah SMP Negeri, 2 buah SMK, 2 buah Perguruan Tinggi, 24 kelompok pengajian anak tradisional dan majlis ta'lim yang berkembang di 7 Mesjid dan 28 Langgar/Mushola yang ada di Desa Jogjogan. 2. Potensi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal tersebut mendidik, membina dan mengayomi serta penopang utama masyarakat Desa Jogjogan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, keimanan dan ketaqwaannya. 3. Sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor utama dalam merealisasikan visi yang dimiliki Desa Jogjogan cukup berkualitas terlihat dari banyaknya warga masyarakat yang berkiprah baik di tingkat Pemerintahan, Organisasi atau Lembaga-lembaga lain baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. 4. Sumber daya alam (SDA) Desa Jogjogan sangat melimpah, lahan pertanian yang menjadi salah satu pendukung mewujudkan visi tersebut. 5. Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, lembaga desa lainnya bersama masyarakat aktif dan dinamis bahu membahu membangun desa. b. Misi Untuk pencapaian visi maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa Jogjogan yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (silih asih, silih asah dan silih asuh) untuk mewujudkan masyarakat anu cageur, bageur, pinter tur singer. 3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraaan dan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan; senyum, cepat dan tepat. 4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat. 6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. 7. Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman dan tertib. Motto Desa Jogjogan : " Bersama membangun desa, bersatu menciptakan Desa Jogjogan termaju." 2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi Desa Jogjogan maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan desa yang berisikan program-program sebagai tindakan yang harus dilakukan pemerintah desa, program diartikan sebagaik bagian kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan kebijakan desa adalah pedoman/petunjuk terhadap tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 maka disusunlah Tupoksi Pembagian tugas perangkat desa, sedangkan petunjuk teknis dari Bupati Bogor setiap tahun merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun yang merupakan bagian dari regulasi atau penyederhanaan pelaksanaan program desa. RPJMDes dan RKPDes disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa setiap tahun dengan melibatkan semua elemen masyarakat (Stake Holder). visi & misi

LAPORAN DESA

05 November 2020 M DIAN RIFATULLAH Laporan Desa Dibaca 179 Kali

Laporan Kepala Desa (Kades) dan Laporan pertanggungjawabannya ada beberapa jenis yang telah diatur dalam undang-undang dan harus difahami oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat.

Ada dua jenis laporan kepala desa yang paling pokok, yaitu Laporan Penyelenggaran Pemerintahan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2016, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

Untuk memahami masing-masing jenis laporan dan pertanggungjawaban seorang Kepala Desa, mari kita coba uraikan satu per satu berikut ini :


A. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 46 tahun 2016, dimana terdiri atas :

  1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
  2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ), disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
  3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), disampaikan kepada masyarakat.

Informasi kepada masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 10 Permendagri nomor 46 tahun 2016 yang bisa disimpulkan sebagai berikut :

  1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  2. Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
  3. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  4. Media informasi sebagaimana dimaksud, antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
  5. Sementara itu, terkait dengan Serah Terima Jabatan, Kepala Desa (Kades) yang lama harus menyerahkan memori serah terima jabatan.

Memori serah terima jabatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (4) terdiri atas :

  1. Pendahuluan
  2. Monografi Desa
  3. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
  4. Rencana program kerja yang akan datang,
  5. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir
  6. Hambatan yang dihadapi
  7. Daftar inventarisasi aset dan kekayaan desa
  8. Laporan Kepala Desa jenis yang pertama diatas harus dipersiapkan setiap tahun sekali dan setiap habis masa periode jabatan Kades.

B. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang terdiri atas :

1. Laporan Pelaksanaan (LP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (pasal 68) yang terdiri atas:

  • Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester 1 (pertama), di bulan Juli dan semester 2 (kedua) di bulan Januari tahun berikutnya.
  • Laporan Realisasi Kegiatan (tiap Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dalam per semester).
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 70), dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dimana terdiri atas :

a. Laporan Keuangan, terdiri dari :
  • Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  • Catatan Laporan Keuangan
b. Laporan Realisasi Kegiatan,

c. Daftar Program Sektoral, yaitu program Pemerintah Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke desa.

3. Menginformasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat (pasal 72).

Informasi yang disajikan kepada masyarakat paling sedikit harus memuat:
  1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  2. Laporan Realisasi Kegiatan
  3. Laporan Kegiatan yang belum selesai
  4. Laporan Kegiatan yang tidak terlaksana
  5. Laporan sisa anggran APBDesa
  6. Alamat Pengaduan
Keterangan :

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itu terdiri atas :
  • Laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
  • Laporan semester akhir tahun yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat diuraikan seperti berikut :
  • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
  • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa itu ditetapkan dengan Peraturan Desa, artinya harus disepakati BPD.
  • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  • Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kesimpulan :

Dengan demikian bagi Kepala Desa diakhir masa jabatannya, maka wajib menyampaikan berbagai Laporan Kepala Desa sebagai berikut :
 
1. LPRP-APBDes tahun anggaran.

2. LKPRP-APBDes tahun anggaran.

3. LPRP-APBDes akhir jabatan.

4. LKPRP-APBDes akhir jabatan.

5. LPPD tahun anggaran.

6. LKPPD tahun anggaran.

7. LPPD akhir jabatan.

8. LKPPD akhir jabatan.

9. MAJ (Memori Akhir Jabatan).

Nomor 1 s.d. 8 itu dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), berarti harus disetujui dan diterima Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bila kades yang bersangkutan mencalon lagi, maka dia harus selesaikan dulu 8 laporan tersebut. Artinya panitia berhak menolak pendaftaran petahana dengan rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Nomor 9 itu disampaikan saat serah terima jabatan.

Bila 9 hal itu belum dipenuhi, maka Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa diajukan untuk diproses sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada indikasi korupsi, maka sebaiknya laporkan ke Tipikor dengan pembuktian terbalik.

Demikianlah berbagai jenis Laporan Kepala Desa dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat maupun pemerintah diatasnya.

Sudah seharusnya penjelasan diatas harus difahami oleh setiap Kepala Desa dan Badan Permusaywaratan Desa (BPD) serta dipelajari oleh masyarakat Desa.
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CAPTCHA Image
Isikan kode di gambar